Proses impor barang dari luar negeri tentu tidak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pelaku impor seharusnya memperhatikan setiap perubahan kebijakan yang diatur oleh pemerintah sehingga tidak ada hambatan dalam melakukan proses impor khususnya bagi pelaku bisnis yang bergantung pada barang impor.
Apa Saja Dampak Perubahan Kebijakan Pemerintah Terhadap Proses Impor?
Berbicara mengenai kebijakan pemerintah terkait proses impor dibagi menjadi 2 kategori yaitu:
Kebijakan Hambatan Tarif
Pemerintah memberikan kebijakan hambatan tarif guna menghindari membludaknya barang-barang impor masuk ke dalam negeri. Kebijakan ini ditandai dengan adanya biaya bea masuk yang harus dibayar oleh importir. Pemerintah akan memberikan biaya bea masuk dengan perhitungan tertentu.
Kebijakan Hambatan Non Tarif
Kebijakan hambatan non tarif yang ditetapkan oleh pemerintah mengacu pada aturan berupa aspek non pajak. Hal ini berkaitan dengan pembatasan berupa standar produk, volume barang dan juga pemberian lisensi.
Kebijakan hambatan non tarif ini dipercaya dapat mempengaruhi komposisi sekaligus kelancaran operasional perusahaan. Meskipun ada batasan mengenai barang impor, hal ini juga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan karena akan ada kenaikan harga barang yang disebabkan oleh kuota impor menjadi lebih rendah dan demand menjadi meningkat.
Lihat juga : Tantangan Logistik Pasokan Impor Dari China
Contoh Kebijakan di Bidang impor Dari Perdagangan Internasional
Itulah kebijakan pemerintah terkait proses impor. Sebagai contoh, berikut adalah beberapa kebijakan di bidang impor dari perdagangan internasional.
Kuota Impor
Kuota impor diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk membatasi produk luar negeri yang masuk dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dilakukan guna menyeimbangkan penjualan produk lokal yang terkadang kalah saing dengan produk-produk yang berasal dari luar negeri.
Kuota impor dibagi menjadi 2 bentuk yaitu pengekangan ekspor sukarela (VER) dan kuota tersembunyi. VER merupakan pembatasan kuota ditentukan oleh negara yang akan melakukan ekspor kepada negara mitranya. Sedangkan untuk kuota tersembunyi adalah negara memberikan pembatasan kuota dengan jumlah yang tidak tetap dalam pengiriman barang impor dari negara lain.
Contoh dari pembatasan kuota impor ini, pemerintah memberikan batasan standar tertentu untuk produk impor sehingga apabila produk tersebut di bawah kualitas standar maka pemerintah berhak menolaknya.
Pengendalian Devisa
Pengendalian devisa ini merujuk pada batasan persediaan devisa bagi negara pelaku impor. Ini berarti pelaku impor harus membatas jumlah barang yang akan di negara mitranya. Mengingat, devisa merupakan aset keuangan yang menunjang perdagangan internasional.
Bea Masuk
Bea masuk merupakan patokan tarif pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku impor dari barang-barang luar negeri yang masuk ke negara mitra. Bea masuk diberlakukan bergantung pada harga impor dari produk itu sendiri.
Untuk produk dengan nilai impor lebih dari USD 3 dikenakan bea masuk dengan tarif tertentu. Sedangkan untuk di bawah nilai impor tersebut pajak yang dikenakan hanya 11%.
Sedangkan, untuk produk dengan nilai impor USD 3 hingga USD 1.500 per kiriman akan dikenakan biaya bea masuk sebesar 7.5 % dan PPN 11%. Jika nilai produk impor lebih dari USD 1.500 dalam setiap pengirimannya maka dikenakan biaya bea masuk, PPN dan PDRI.
Itulah tarif bea masuk yang harus diperhatikan oleh importir. Sebagai catatan, buku impor yang berisi ilmu pengetahuan, kita suci, teknologi, buku pelajaran agama dan pelajaran umum tidak dikenakan biaya bea masuk.
Subsidi
Biasanya, konsumen akan lebih tertarik produk dalam negeri dikarenakan harga jualnya yang lebih rendah dibandingkan dengan produk lokal. Untuk itu, pemerintah memberikan kebijakan subsidi bagi para produsen untuk mengurangi biaya produksi.
Hal ini tentu akan berpengaruh pada harga jual hasil produksi tersebut. Dengan kata lain, produk lokal akan memiliki harga jual yang mampu bersaing dengan produk impor bahkan memiliki harga lebih rendah.
Devaluasi
Hampir sebagian besar orang akan merasa senang apabila harga tukar rupiah mengalami kenaikan yang tinggi. Sayangnya, terkadang pemerintah memberikan kebijakan devaluasi dimana penurunan nilai mata uang rupiah terhadap dollar dengan sengaja.
Turunnya nilai mata uang rupiah ini akan meningkatkan harga jual produk impor. Kebijakan devaluasi dilakukan agar masyarakat secara luas lebih memilih membeli barang lokal dibanding dengan brand luar negeri dengan harga yang mahal.
Larangan Impor
Larangan impor ini dilakukan sebagai langkah pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan pelanggan di dalam negeri dengan produk impor yang ada. Beberapa produk impor yang dilarang karena kebijakan pemerintah seperti gula dengan merk tertentu, beras dengan merek tertentu, bahan perusak ozon, pakaian bekas, kantong bekas, bahan berbahaya dan beracun (B3) dan lain sebagainya.
Kebijakan pemerintah terhadap kegiatan impor dapat menyeimbangkan kebutuhan produk impor tanpa harus mengesampingkan produk lokal. Kegiatan impor yang memenuhi persyaratan dan kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah dapat menjadi solusi dalam membuka peluang bisnis yang menguntungkan.